Artikel, kajian kebijakan, dan dokumentasi kegiatan PSHKP.
DEWAN Ahli Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik Mulia Panusunan Nasution, menilai tata kelola keuangan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akuntabilitas belanja pemerintah, hingga efektivitas implementasi regulasi di tingkat pusat maupun daerah.
JAKARTA - Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP) resmi diluncurkan. Lembaga kajian yang fokus pada pengembangan kebijakan, pendidikan, penelitian, serta pendampingan di bidang hukum dan keuangan publik tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan publik di Indonesia.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Dr. Mulia Panusunan Nasution, menilai tata kelola keuangan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Persoalan tersebut mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), akuntabilitas belanja pemerintah, hingga efektivitas implementasi regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Mulia, pengelolaan keuangan negara tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif. Ia menilai setiap kebijakan fiskal perlu diimplementasikan secara efektif, efisien, dan transparan agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.