Situs Resmi Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik Republik Indonesia
humas@pshkp-indonesia.com 0851 4326 9679
Info
Pendaftaran Bimbingan Teknis, Workshop, Executive Class, dan Pendampingan PSHKP Tahun 2026 telah dibuka.
Keanggotaan Ahli

Tim Ahli PSHKP

Saksi ahli, tenaga pengajar, akademisi, praktisi, dan konsultan kebijakan publik.

Dr. Mulia P. Nasution, DESS
Keuangan Publik & Manajemen Perbendaharaan Negara

Dr. Mulia P. Nasution, DESS

akar Keuangan Negara, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Pemerintahan.

Dewan Ahli

Reformasi birokrasi dan transparansi fiskal adalah fondasi utama bagi tata kelola perbendaharaan negara yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Lihat Profil
Sidik Haryadi SH, LLM, CLA, QCRO, CGP
Hukum Korporasi, Audit Hukum, & Manajemen Risiko (Risk Management)

Sidik Haryadi SH, LLM, CLA, QCRO, CGP

Profesional Hukum Korporasi, Manajemen Risiko Eksekutif, dan Corporate Governance.

Dewan Ahli

Kepatuhan hukum dan manajemen risiko yang terukur bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama untuk memastikan keberlanjutan dan nilai tambah sebuah entitas bisnis.
Lihat Profil
Ir. Fransiscus Go, SH
Manajemen Properti & Pembangunan Ekonomi Daerah

Ir. Fransiscus Go, SH

Pengusaha Properti Nasional, Filantropis, dan Penggerak Pembangunan Daerah (NTT)

Dewan Ahli

Membangun daerah tidak cukup hanya dengan infrastruktur fisik; kita harus membangun sumber daya manusianya melalui akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.
Lihat Profil
Taukhid, SE, M.Sc, I.B, MBA
Analisis Kebijakan Fiskal Regional & Pengelolaan APBN

Taukhid, SE, M.Sc, I.B, MBA

Pakar Perbendaharaan Negara dan Analis Kebijakan Fiskal Regional.

Dewan Ahli

Sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional dan memastikan kesejahteraan tersalurkan tepat sasaran.
Lihat Profil
RM. Wiwing Handayaningsih, S.H, CACP, AAAK.
Hukum Asuransi & Tata Kelola Jaminan Sosial

RM. Wiwing Handayaningsih, S.H, CACP, AAAK.

Pakar Hukum Kepatuhan, Jaminan Sosial, dan Ahli Asuransi Kesehatan.

Direktur Eksekutif

Pelayanan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat harus ditopang oleh fondasi hukum yang pasti, integritas klaim yang tinggi, dan profesionalisme tanpa kompromi.
Lihat Profil
Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH
Hukum Tata Negara & Otonomi Daerah

Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Pakar Hukum Tata Negara, Pemerintahan Daerah, dan Regulasi Publik.

Dewan Ahli

Hukum dalam pemerintahan daerah tidak boleh kaku; ia harus menjadi instrumen penyelesai masalah yang memberikan kepastian bagi inovasi pelayanan publik.
Lihat Profil