Pendidikan dan Pelatihan
Program pelatihan ekonomi negara, keuangan publik, dan hukum tata pemerintahan untuk aparatur dan profesional.
Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik hadir sebagai lembaga kajian, pendidikan, pelatihan, penelitian, konsultasi, dan pendampingan di bidang hukum dan keuangan publik.
Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik merupakan lembaga kajian dan advokasi kebijakan yang lahir dari kebutuhan Indonesia terhadap pemikiran strategis yang mampu menjembatani ilmu pengetahuan dengan praktik tata kelola negara.
Lembaga ini menghimpun ahli dan praktisi berpengalaman dari bidang ekonomi publik, keuangan negara, serta hukum tata pemerintahan. PSHKP hadir sebagai mitra strategis bagi pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, eksekutif pemerintahan daerah, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Di tengah kompleksitas persoalan keuangan negara dan dinamika hukum pemerintahan, PSHKP menjadi ruang pertemuan antara gagasan akademis dan kebutuhan praktis di lapangan.
Menjadi Center of Excellence dalam pengembangan hukum dan keuangan publik melalui riset, pendidikan, konsultasi, dan kemitraan strategis guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Selamat datang di Website Resmi Pusat Studi Hukum dan Keuangan Publik (PSHKP), ruang informasi, pengetahuan, dan kolaborasi untuk penguatan hukum, tata kelola pemerintahan, dan keuangan publik.
Fokus layanan untuk aparatur negara dan pemangku kepentingan publik.
Program pelatihan ekonomi negara, keuangan publik, dan hukum tata pemerintahan untuk aparatur dan profesional.
Kajian kebijakan publik, naskah akademik, policy brief, studi kelayakan, dan evaluasi program pemerintah.
Asistensi pengelolaan pemerintahan, keuangan daerah, regulasi, PAD, aset, manajemen risiko, dan SPIP.
Pendampingan penyusunan regulasi, reformasi birokrasi, BLUD, BUMD, perencanaan, dan penganggaran.
Policy brief PSHKP menyoroti pentingnya integrasi sistem digital dalam peningkatan PAD kabupaten dan kota.
PSHKP menyelenggarakan forum diskusi untuk mendorong perumusan kebijakan berbasis bukti.
22 November 2026
10 Desember 2026
18 Desember 2026
Menyediakan saksi ahli dan tenaga pengajar yang kompeten dari praktisi serta akademisi.